• Jun 19, 2025
• SAMSUL ARIFIN

Desa Sumberwuluh kini diliputi keresahan. Bukan karena bencana alam atau masalah sosial, melainkan kabar mengejutkan mengenai penonaktifan BPJS Kesehatan (Kartu Indonesia Sehat/KIS) yang bersumber dari pemerintah. KIS, yang menjadi jaring pengaman kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, mendadak tak bisa digunakan oleh sebagian penerimanya. Situasi ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan gratis tersebut.

Salah satu warga yang merasakan dampaknya adalah Suhemi. Ia adalah salah satu penerima KIS dari pemerintah yang sebelumnya selalu aktif dan membantu saat ia atau keluarganya membutuhkan layanan kesehatan. Namun, kejutan tak menyenangkan ia alami ketika berobat di Puskesmas Sumberwuluh. "Waktu saya periksa, tiba-tiba petugas Puskesmas menyampaikan kalau KIS saya sudah tidak aktif," tutur Suhemi dengan nada cemas. Kabar tersebut sontak membuatnya bingung dan kalut, mengingat KIS adalah harapan satu-satunya untuk mengakses layanan medis tanpa biaya.

Kejadian yang menimpa Suhemi bukanlah satu-satunya. Banyak warga lain di Desa Sumberwuluh yang mengalami nasib serupa, menemukan KIS mereka mendadak nonaktif tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kondisi ini tentu saja memicu pertanyaan besar dan kecemasan di kalangan masyarakat. Bagaimana mungkin kartu penting seperti KIS bisa nonaktif begitu saja, padahal mereka merasa masih memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan?

Menanggapi keresahan warga, Munir, selaku Petugas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Sumberwuluh, mencoba memberikan penjelasan. Menurut Munir, penonaktifan KIS ini adalah kebijakan yang datang langsung dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa proses validasi dan verifikasi data penerima bantuan sosial, termasuk KIS, terus dilakukan secara berkala oleh pemerintah pusat. Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan.

Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya menenangkan warga. Meskipun memahami bahwa ini adalah kebijakan pusat, mereka berharap ada transparansi dan sosialisasi yang lebih baik sebelum penonaktifan dilakukan. Informasi yang tiba-tiba dan mendadak saat dibutuhkan, seperti yang dialami Suhemi di Puskesmas, tentu sangat merugikan dan membuat panik. Warga berharap ada mekanisme pemberitahuan dini, sehingga mereka punya waktu untuk mengurus atau mencari solusi alternatif.

Kondisi ini menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat, daerah, dan desa dalam hal data dan kebijakan bantuan sosial. Penonaktifan KIS, meskipun bertujuan baik, jika tidak dikelola dengan komunikasi yang efektif, justru bisa menimbulkan masalah baru di tingkat masyarakat. Semoga ada solusi segera bagi warga Sumberwuluh yang KIS-nya nonaktif, agar hak mereka untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak tetap terjami