• May 06, 2025
• Abdilla Mahardika
• EDUKASI DAN LITERASI

Waspada Hoaks Pendaftaran BPJS Gratis, KIM Didorong Edukasi Masyarakat 

Belakangan ini, beredar luas di berbagai platform media sosial informasi yang menyebutkan bahwa ada pendaftaran BPJS Kesehatan secara gratis tanpa syarat. Informasi tersebut menyebar melalui pesan berantai WhatsApp, unggahan Facebook, hingga video singkat di TikTok dan Instagram. Sayangnya, setelah ditelusuri lebih lanjut, informasi tersebut adalah hoaks atau kabar palsu yang tidak berasal dari sumber resmi seperti BPJS Kesehatan maupun instansi pemerintah terkait.

Kabar palsu semacam ini tidak hanya menyesatkan masyarakat, tetapi juga membuka celah penipuan yang merugikan warga, terutama mereka yang kurang paham dunia digital. Dalam beberapa kasus, pelaku meminta data pribadi atau bahkan uang pendaftaran dengan kedok "mengurus BPJS gratis", yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk tindak kriminal seperti pencurian identitas atau pemerasan.

BPJS Kesehatan sendiri telah merespons maraknya hoaks tersebut. Dalam keterangan resminya, BPJS menegaskan bahwa pendaftaran kepesertaan hanya bisa dilakukan melalui saluran resmi, seperti aplikasi Mobile JKN, kantor cabang BPJS Kesehatan, atau melalui kanal online pemerintah yang terverifikasi. Selain itu, program BPJS gratis memang ada, tetapi diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan, yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Dalam kondisi ini, peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) menjadi sangat penting. Sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi publik kepada warga, KIM dituntut aktif memerangi penyebaran hoaks dan memberikan edukasi yang benar terkait informasi kesehatan dan layanan sosial. KIM berperan sebagai penyaring informasi (filter), penyambung lidah pemerintah, sekaligus agen literasi digital yang menyampaikan kebenaran dengan cara yang mudah dipahami masyarakat.

KIM dapat menggunakan media sosial, forum warga, pengumuman di balai desa, atau bahkan penyuluhan langsung untuk menjelaskan cara resmi pendaftaran BPJS, syarat-syaratnya, dan risiko dari memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak jelas. Dalam situasi informasi yang semakin cepat dan tidak terbendung, warga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali mana informasi valid dan mana yang menyesatkan.

Dengan peran aktif KIM dan kesadaran masyarakat yang semakin baik, diharapkan tidak ada lagi warga yang menjadi korban penipuan berkedok pendaftaran BPJS gratis. Edukasi yang konsisten dan merata adalah kunci agar masyarakat Indonesia semakin cerdas, kritis, dan terlindungi dari bahaya hoaks digital.