• Dec 09, 2024
• YOPIE PURNOMO

PASURUAN, Tangkas.kim.id - Kelompok masyarakat marginal dapat dikatakan hampir tidak pernah mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun pemerintah kelurahan. Masyarakat marginal kelurahan mengalami hambatan dalam berekspresi, bersuara dan mengajukan pendapat atas hal hal yang dialami, mereka terlihat tidak berdaya di lingkungan masyarakat. Kelompok marginal adalah warga di kelurahan yang selama ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan kelurahan. Kelompok marginal kelurahan dapat berupa kelompok perempuan, warga miskin dan kelompok difabel. 

Bertempat di sekretariatan UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) JL. Wahidin Sudiro Husodo kota Pasuruan, kegiatan ini terselenggara. Terlihat hadir PEKKA, perwakilan Fatayat, Muslimat, Aisiyah, Nasilatul Aisah, perwakilan Unmer, perwakilan Uniwara dan Forum Puspa. Dengan narasumber Imam Ahmad Zamroni,S.Ag Kabid PAUD dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), Dedy Mulyoadi, S.Psi Kabid Tenaga kerja, Meithy indriana, SH, MM., Bidang Pemberdayaan Perempuan. senin(9/12/2024) 

Siti Latifah sebagai ketua serikat Pekka kota Pasuruan merasa berterima kasih kepada yang hadir dalam kegiatan ini karena progam Pekka ini di gagas sejak tahun 2000  sebagai inisiatif untuk berkontribusi membangun kehidupan Pekka yang sejahtera, adil dan bermanfaat. Ujarnya. 

Perempuan tidak lagi sekedar menambah penghasilan. Banyak di antara mereka justru berperan sebagai kepala keluarga yang menjadi pencari nafkah demi memenuhi segala kebutuhan. Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menjadi wadah agar mereka bisa semakin meningkatkan taraf hidup sekaligus terlibat aktif dalam kehidupan sosial politik,pungkasnya. 

Ketidakberdayaan ini, membuat kelompok marginal kurang paham keberadaan dan situasi mereka di lingkungan sekitar. Ketidak pahaman tersebut membuat mereka cenderung menerima begitu saja kondisinya, karena menjadi dianggap lumrah saja terjadi adanya. Selama ini kelompok marginal tidak terlihat oleh pemerintah kelurahan, oleh karena itu keputusan pembangunan yang diambil seringkali mengabaikan keberadaan kaum marginal. Hal ini membuat kelompok marginal tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan kelurahan.(kansa)