• Jun 04, 2025
• Kompasnagari.kim.id
• Informasi Umum

KOMPASNAGARI.KIM.ID-Warga pertanyakan dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2024 di Nagari Muara Inderapura, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan. Dari total 32 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tercatat dalam data resmi, hanya enam orang yang diketahui menerima bantuan tersebut.

Setiap KPM seharusnya memperoleh Rp300.000 per bulan selama 12 bulan, dengan total bantuan tahunan sebesar Rp3,6 juta. Namun, sebagian besar penerima tidak mendapatkan hak mereka.

Salah satu warga, Asril (63), yang mengalami kelumpuhan, mengaku tidak menerima BLT DD pada tahun 2024, padahal sebelumnya ia rutin menerima bantuan tersebut.

“Pada tahun 2024, saya tidak lagi menerima BLT. Pihak nagari mengatakan bahwa dana digunakan untuk pembangunan sekolah. Namun, tahun 2025 ini saya kembali menerima bantuan,” ujarnya, Rabu (4/6/2025).

Hal serupa disampaikan oleh Ema Umar (65), penyandang disabilitas fisik. Ia juga tidak menerima bantuan pada tahun lalu, meskipun menurut kriteria pemerintah, kelompok rentan seperti dirinya seharusnya menjadi prioritas.

“Selama ini BLT sangat membantu, tapi tahun 2024 saya tidak dapat apa-apa,” katanya.

Ketua Pemuda Nagari Muara Inderapura, Indra (36), mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari anggota Badan Musyawarah (Bamus) Nagari, terdapat 32 KPM yang seharusnya menerima BLT DD pada tahun 2024. Namun, realisasi di lapangan hanya mencatat enam penerima.

“Ini bantuan untuk masyarakat rentan. Kalau data dari Bamus benar, berarti ada persoalan serius dalam transparansi anggaran. Jangan sampai ada oknum yang bermain di belakang,” tegas Indra.

Ia mendesak pemerintah nagari untuk membuka data penerima bantuan secara transparan guna menghindari kecurigaan masyarakat.

“Jika terbukti ada penyimpangan, harus ada langkah hukum agar kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis,” tambahnya.

Indra juga menyoroti insiden lain yang viral pada 21 Mei 2025, terkait tidak dilibatkannya pemuda dalam kegiatan pentas seni budaya. Menurutnya, terdapat anggaran sebesar Rp2.100.000 yang seharusnya diberikan kepada pemuda sebagai honor keamanan, namun tidak disalurkan.

“Kami sempat komplain ke kantor wali nagari. Akhirnya, pihak pemerintah nagari meminta maaf dan mengembalikan dana tersebut,” ungkapnya.

Permintaan maaf itu, kata Indra, disampaikan secara resmi melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Bamus, Toni Yunianto, dan Sekretaris Nagari, Zetria Putra Maizi. Pihak nagari juga berjanji akan melibatkan unsur masyarakat seperti niniak mamak, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan.

Hingga berita ini ditayangkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Nagari Muara Inderapura terkait dugaan penyelewengan dana BLT DD. Warga berharap ada audit menyeluruh dan penelusuran dana bantuan yang tidak tersalurkan.(hantaran)