Bupati Pessel Instruksikan Pengajuan Proposal ke Kementerian PUPR untuk Perbaikan Bendungan Irigasi

  • Apr 30, 2025
  • Kompasnagari.kim.id
  • Informasi Umum

KOMPASNAGARI.KIM.ID-Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Hendrajoni, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat untuk segera mengajukan proposal bantuan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Instruksi ini dikeluarkan menyusul laporan kerusakan sejumlah bendungan irigasi yang berdampak serius pada distribusi air untuk lahan pertanian masyarakat.

Saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi Bendungan Air di Kampung Jalamu, Nagari IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Selasa (29/4/2025), Hendrajoni menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur irigasi tersebut telah mengganggu produktivitas sawah milik warga.

“Banyak bendungan mengalami kerusakan. Dampaknya, sawah-sawah tidak mendapat aliran air. Ini jelas membutuhkan penanganan cepat,” ujar Hendrajoni di hadapan sejumlah pejabat dan warga setempat.

Menanggapi kondisi tersebut, Hendrajoni menegaskan telah memerintahkan Dinas PUTR untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap bendungan irigasi yang mengalami kerusakan di seluruh wilayah Pesisir Selatan.

“Ya, kita sudah instruksikan Dinas PUTR agar segera membuat proposal bantuan dan memasukkannya ke kementerian. Pesisir Selatan sangat membutuhkan dukungan anggaran pusat, terutama untuk memperbaiki kerusakan bendungan,” ucapnya lagi.

Selain langkah strategis melalui kementerian, Bupati juga mengarahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel untuk segera melakukan tindakan darurat berupa perbaikan sementara terhadap Bendungan Air Jalamu. Bendungan ini diketahui mengalami kerusakan parah akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu.

“BPBD saya minta segera bertindak. Turunkan alat berat dan lakukan perbaikan sementara. Bendungan ini vital karena menjadi sumber air bagi banyak sawah masyarakat,” tegasnya.

Dalam kunjungan lapangan tersebut, turut hadir Kepala BPBD Pessel, Camat Batang Kapas, perwakilan Polsek dan Koramil, Wali Nagari, serta sejumlah tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Langkah cepat pemerintah daerah ini diharapkan mampu mencegah meluasnya dampak krisis air irigasi, sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian yang menjadi penopang ekonomi masyarakat di Pesisir Selatan.(KIM)