• Apr 23, 2025
• Kompasnagari.kim.id
• Webtorial

KOMPASNAGARI.KIM.ID- Bupati Pesisir Selatan  Hendrajoni mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai langkah strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan di daerah tersebut. Usulan ini disampaikan langsung dalam pertemuan resmi yang membahas program-program prioritas pemerintah pusat di bidang sosial dan pendidikan.

Sekolah Rakyat merupakan inisiatif pendidikan gratis berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini diharapkan mampu memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas kepada mereka yang selama ini mengalami keterbatasan ekonomi.

Menurut Bupati, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal, tetapi juga menjadi pusat pembinaan karakter dan keterampilan hidup bagi para siswa. Dengan demikian, lulusan sekolah ini diharapkan dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan hidup mandiri secara ekonomi.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial bertindak sebagai pelaksana pembangunan fisik, penyediaan sarana dan prasarana, rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan kurikulum belajar di Sekolah Rakyat.

Untuk mendukung program tersebut, Bupati Pesisir Selatan mengusulkan dua lokasi sebagai calon tempat pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Lokasi pertama berada di Nagari Lakitan, Kecamatan Lengayang dengan luas lahan 10 hektar.

Sedangkan lokasi ke dua terletak di Nagari Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan lahan seluas 6 hektar. Kedua lokasi tersebut dinilai strategis dan memenuhi berbagai persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan pemerintah pusat.

Bupati menjelaskan bahwa lahan yang diusulkan sudah clear and clean serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu, dokumen administrasi pendukung lainnya juga telah dilengkapi sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menyukseskan program ini.

“Kami sangat berharap agar Kabupaten Pesisir Selatan dapat menjadi salah satu lokus pembangunan Sekolah Rakyat pada tahap pertama bersama dengan 200 lokasi lainnya di seluruh Indonesia,” ujar Bupati dalam pernyataannya.

Ia juga menambahkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat akan menjadi solusi jangka panjang dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal secara ekonomi dan pendidikan.

Menurutnya, dengan pendekatan pendidikan berasrama dan gratis, anak-anak dari keluarga miskin akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dasar hingga menengah secara layak dan bermutu.

Program ini juga sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi kemajuan daerah.

Bupati menyebutkan bahwa intervensi di sektor pendidikan merupakan investasi sosial jangka panjang yang akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Selain itu, keberadaan Sekolah Rakyat nantinya juga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat sekitar lokasi sekolah.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk fasilitasi administrasi maupun pemantauan dan evaluasi berkelanjutan setelah sekolah tersebut beroperasi.

Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung program ini agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi muda yang selama ini kurang mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, Sekolah Rakyat dapat menjadi model keberhasilan pembangunan manusia yang inklusif dan berkelanjutan.

Kementerian Sosial menyambut baik inisiatif tersebut dan akan melakukan verifikasi teknis terhadap lokasi-lokasi yang telah diusulkan, sebelum penetapan final dilakukan.

Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah yang secara konsisten menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan melalui berbagai program inovatif.

Dengan usulan ini, diharapkan Pesisir Selatan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengintegrasikan kebijakan sosial dan pendidikan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.

Terpisah, Menteri Sosial Gus Ipul menyebutkan, pendidikan adalah rekayasa sosial yang paling terbukti mampu memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat menjadi solusi jangka panjang untuk kelompok masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan struktural.

"Sekolah Rakyat merupakan inovasi sosial yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan turun-temurun. Banyak keluarga miskin tetap berada dalam siklus kemiskinan karena minimnya akses terhadap pendidikan dan keterampilan," katanya

Gus Ipul   menyebutkan kaitan Sekolah Rakyat dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). "Ini adalah basis data terpadu yang menggabungkan informasi dari berbagai sumber, termasuk DTKS, Regsosek, dan P3KE. DTSEN digunakan sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan oleh pemerintah termasuk pesrta Sekolah Rakyat. DTSEN sebagai “tulang punggung” dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial," katanya.

Ia menilai, DTSEN menghimpun dan memadankan berbagai data sosial-ekonomi penduduk dengan data kependudukan, memungkinkan pengambilan keputusan yang akurat dan transparan.

Menurut dia, melalui pemetaan desil (Desil 1 hingga Desil 10), DTSEN dapat membantu pemerintah pusat dan daerah menargetkan bantuan sosial secara lebih tepat.

Di samping itu, platform digital seperti Cek Bansos juga mempermudah pemutakhiran data dan verifikasi penerima bantuan. Untuk itu, Mensos mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif memutakhirkan data sosial ekonomi melalui jalur formal dan digital.

Proses pemutakhiran dilakukan tiga bulan sekali, dengan melibatkan masyarakat dari tingkat RT/RW hingga ke kabupaten/kota. "Dengan data yang valid dan upaya pemberdayaan melalui Sekolah Rakyat, kita tidak hanya membantu masyarakat bertahan, tapi juga naik kelas dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan,” ujarnya.(KIM)